Sungai Penuh, Reportinvestigasi.com
Pemanggilan ASN Beraroma Politik, Ratusan Pejabat Sungai Penuh Jalani Pemeriksaan Malam Hari
Suasana birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali menghangat. Selama tiga malam berturut-turut, ratusan pejabat eselon III dan IV dipanggil ke Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh.
Pemanggilan ini disebut-sebut hanya menyasar ASN yang dianggap berseberangan dengan pihak tertentu dalam kontestasi Pilwako 2024 lalu.
Dikutip dari Portalbuana.asia mitra dari media ini bahwa Surat pemanggilan diketahui ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Wali Kota Sungai Penuh. Dalam surat tersebut tercantum sejumlah dasar hukum, di antaranya:
1. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. Perwako Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
3. Laporan Evaluasi Disiplin Pejabat Struktural dan Hasil Sidak BKPSDM; serta
4. Berita Acara Rapat Tim Penilai Kinerja Nomor 800.1.3.3/30/X/2025/BKPSDM tertanggal 6 Oktober 2025.
Meski landasan hukum tertera jelas, langkah ini justru memicu sorotan tajam. Sejumlah pihak menilai pemanggilan dilakukan secara tidak objektif dan sarat muatan politis. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa tidak satu pun ASN yang diketahui berada di kubu pemenang Pilwako dipanggil untuk dimintai keterangan.
Seorang pejabat yang ikut diperiksa mengungkapkan, dirinya diinterogasi oleh dua orang dari BKPSDM dan Inspektorat berinisial “N” dan “W”, serta disaksikan oleh dua pejabat lain, Apan dan Frengky.
“Pertanyaan yang diajukan ada 17. Di antaranya saya ditanya apakah bersedia dipindah atau turun jabatan, bahkan dituduh tidak masuk kerja selama 30 hari. Tuduhan seperti itu tidak masuk akal, karena jika ASN tidak masuk 30 hari saja sudah diberhentikan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Pejabat lain juga mengaku mendapat pertanyaan yang dianggap menjebak.
“Saya rutin masuk kerja, tunjangan saya pun selalu cair setiap bulan. Kalau saya tidak disiplin, tentu sudah ada teguran tertulis dari BKPSDM. Ini jelas terkesan dicari-cari,” ungkapnya.
Bahkan, salah satu pejabat menantang balik pemeriksa berinisial “N” saat merasa diperlakukan tidak adil. “Kalau memang mau di-nonjob, ya nonjob saja. Jangan cari-cari kesalahan kami. Kami tidak takut,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, “N” justru menjawab santai, “Saya juga siap di-nonjob sekarang. Kenapa harus pusing memikirkan orang yang pusing.”
Beberapa ASN yang dipanggil merasa heran, mengapa hanya pejabat yang diduga berbeda pilihan politik yang dimintai klarifikasi. “Katanya politik sudah selesai, tapi kenapa masih saja ada pemanggilan seperti ini? Kalau mau bicara soal disiplin, data BKPSDM sudah cukup tanpa perlu memeriksa satu per satu seperti ini,” ucap salah satu sumber dengan nada kesal.
Pemanggilan yang dinilai tebang pilih tersebut menimbulkan gelombang kekecewaan di kalangan ASN. Banyak yang menilai langkah ini bukan upaya penegakan disiplin, melainkan bentuk tekanan terhadap pejabat yang dianggap tidak sejalan secara politik dengan kekuasaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga malam ketiga pemanggilan sudah mencapai hampir dua ratus ASN. Proses pemeriksaan dikabarkan masih akan berlanjut hingga beberapa malam ke depan, mengingat daftar pejabat yang dipanggil belum seluruhnya selesai diperiksa.
