Sungai Penuh, Reportinvestigasi.com
Pemkot Panik, Setelah Berita Viral: ASN Ramai-Ramai Dipanggil ke BKPSDM
Aroma kepanikan tercium di tubuh Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh. Setelah pemberitaan soal pemanggilan pejabat “berseberangan” politik ramai jadi sorotan publik, kini semua pejabat eselon III dan IV mendadak dipanggil ke kantor BKPSDM tanpa alasan yang jelas.
Langkah itu dianggap janggal dan terkesan menutupi kesalahan awal Pemkot yang sebelumnya hanya memanggil pejabat tertentu — mereka yang diketahui tak sejalan dengan kepentingan politik menjelang Pilwako 2024 beberapa waktu yang lalu.
“Awalnya cuma pejabat yang dianggap tidak mendukung arah tertentu. Tapi setelah berita ramai di media, tiba-tiba semua ASN dipanggil. Ini jelas langkah defensif, bukan penegakan disiplin,” ungkap salah satu pejabat yang hadir, Senin (28/10).
Pemanggilan massal ini dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, pemeriksaan hanya bisa dilakukan bila ada laporan resmi, bukti pelanggaran, dan pemeriksaan berjenjang oleh atasan langsung. “Kalau tidak ada dasar itu, ya tindakan BKPSDM bisa dikategorikan sewenang-wenang,” tegas seorang pakar administrasi publik.
Langkah Pemkot justru memunculkan kesan adanya tekanan politik terselubung terhadap ASN. Situasi ini menimbulkan ketakutan di kalangan pejabat dan merusak prinsip netralitas birokrasi yang dijamin undang-undang. Bahkan terkesan akal akalan karena pertanyaan dari orang yang membaca menanyakan ‘kabarnya tidak masuk 30 sampai 50 hari”, padahal ketidak hadiran 30 hari lebih itu tidak ada catatan dari dinas maupun tidak ada dinas melaporkan ke BKSDM, bahkan di ujung pertanyaan banyak tidak sedikit pejabat yang di anggap berseberangan saat pilwako 2024 di sodori surat pengunduran diri. Namun anehnya, pejabat malah tidak takut dengan gaya intimidasi yang di lakukan pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut.
Sejumlah pejabat malah menantang untuk di non job, karena merasa pemanggilan hanya akal-akalan. Bahkan puluhan pejabat mau menerima pengunduran diri setelah di paksa di sodorkan surat pengunduran diri oleh pihak BKSDM
Desakan kini mengalir ke DPRD Kota Sungai Penuh agar segera memanggil Wali Kota untuk menjelaskan dasar pemanggilan yang dinilai janggal tersebut. DPRD diminta tidak diam melihat dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat mencederai profesionalisme ASN.
“Kalau alasan disiplin, tunjukkan laporan dan buktinya. Jangan jadikan ASN sebagai korban politik, jangan di cerca pertanyaan yang tidak ada laporan dari dinas” tegas salah satu aktivis antikorupsi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKPSDM dan Pemkot Sungai Penuh belum memberikan keterangan resmi. Namun publik menilai, pemanggilan massal pascaviral justru memperkuat dugaan adanya permainan politik dalam birokrasi Pemkot Sungai Penuh.
