Sungai Penuh, Reportinvestigasi.com
Bukti Tidak Takut Non Job, Disinyalir Puluhan Pejabat Sungai Penuh Sudah Tanda Tangani Pengunduran Diri
Isu pemanggilan pejabat ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sungai Penuh terus menjadi sorotan publik. Pemanggilan yang dilakukan secara massal terhadap ratusan aparatur sipil negara (ASN) ini dinilai tidak prosedural dan sarat muatan politik.
Dipetik dari portalbuana.asia mitra dari media ini membeberkan bahwa Menurut sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan, mekanisme pemanggilan ASN terkait disiplin sudah diatur dengan jelas dalam ketentuan kepegawaian. Prosedurnya bersifat berjenjang dan administratif, bukan melalui interogasi langsung di BKSDM Kota Sungai Penuh.
“Kalau ada staf di dinas melanggar disiplin, maka yang memanggil adalah kepala bidangnya. Kalau kepala bidang yang bermasalah, maka sekretaris atau kepala dinas yang memanggil. Hasilnya baru dikirim ke BKPSDM untuk ditelaah. Kalau terbukti ada pelanggaran, BKPSDM memberikan surat peringatan pertama hingga ketiga. Jadi mekanismenya jelas tidak bisa tiba-tiba pejabat ramai-ramai untuk diinterogasi,” ungkap sumber tersebut.
Sumber itu juga menilai, gaya pemanggilan yang dilakukan belakangan ini lebih menyerupai pemeriksaan politik ketimbang penegakan disiplin ASN. Pasalnya, sejumlah pertanyaan yang diajukan disebut mengarah pada penjebakan, seperti tudingan tidak masuk kerja selama puluhan hari tanpa bukti, bahkan ada yang diakhiri dengan penyodoran surat pengunduran diri.
“Pertanyaan-pertanyaannya menjurus, bahkan di ujungnya disodorkan surat pengunduran diri. Ini jelas berbau politik. Apalagi kabarnya yang dipanggil hanya pejabat yang dianggap berseberangan dengan Wali Kota dalam Pilwako 2024,” ujarnya menambahkan.
Lebih lanjut, sumber tersebut mengungkapkan bahwa sudah ada puluhan pejabat yang di paksa menandatangani surat pengunduran diri yang disodorkan saat pemanggilan berlangsung. Namun, penandatanganan itu justru dianggap sebagai bukti keberanian dan bentuk perlawanan terhadap tekanan politik.
Dari informasi yang dihimpun, sejak tanggal 22–24 Oktober 2025, tercatat sekitar 200 pejabat eselon III dan IV telah dipanggil secara bergelombang selama tiga hari tiga malam. Namun, akibat sorotan publik yang semakin tajam dan pemberitaan yang meluas, agenda pemanggilan berikutnya dikabarkan ditunda hingga pekan depan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Sungai Penuh maupun BKPSDM terkait tujuan dari pemanggilan massal tersebut. Sementara masyarakat berharap pemerintah Kota bersikap transparan dan tidak menjadikan birokrasi sebagai alat tekanan politik.
Lebih mengejutkan, sumber tersebut menyebutkan bahwa hingga kini sudah ada puluhan pejabat yang menandatangani surat pengunduran diri yang disodorkan saat pemanggilan berlangsung. Namun, tindakan itu justru dianggap sebagai bentuk keberanian dan sikap tidak takut terhadap ancaman non job.
“Mereka menandatangani bukan karena takut, tapi karena ingin menunjukkan sikap tegas bahwa jabatan bukan segalanya. Ini bukti bahwa banyak pejabat masih punya integritas dan tidak mau tunduk pada tekanan politik,” ungkapnya.
